Daily News | Jakarta – Tanpa tindakan korektif yang serius, ia khawatir praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini akan terus melanggengkan kerusakan sistemik yang membahayakan masa depan bangsa.
Maka, penetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa senilai puluhan triliun rupiah dinilai harus menjadi peringatan moral yang keras bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Alumni Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU), Selwa Kumar, menyoroti bahwa kasus ini bukan hanya tentang satu menteri, melainkan simbol dari kerusakan institusi yang dalam pada rezim yang diwariskan Presiden Joko Widodo.
“Rezim Jokowi diduga mengapitalisasi semua institusi negara menjadi perangkat memperkaya diri, diduga melanggengkan dinasti dengan jalan korupsi dan tindakan-tindakan diduga abuse of power,” kata Selwa Kumar kepada KBA News, hari ini Kamis 4 September dari tempat tinggalnya di Jakarta.
Menurutnya, kasus yang menyangkut kinerja masa lalu Nadiem harus menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk bertindak tegas melakukan pembersihan dan perbaikan sistem. Ia menegaskan, institusi-institusi vital bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibiarkan rusak.
Korupsi merambah dunia pendidikan
Selwa tidak memukul rata, namun dengan sangat miris menyoroti bagaimana dunia pendidikan tinggi juga tidak luput dari pragmatisme politik yang berujung korupsi. Ia menyebut sejumlah kampus kebanggaan nasional dirusak dengan berbagai cara.
“Kita tak tahu bagaimana UGM bisa keluar ‘dengan selamat’ dari isu nasional dugaan ijazah palsu Jokowi yang diakui oleh Jokowi sebagai alumni kampus itu,” ujarnya.
Sorotan tajam juga ditujukan kepada almamaternya, Universitas Sumatera Utara (USU). Rektor USU, Muryanto Amin, disebutnya diduga terlibat korupsi pembangunan infrastruktur terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menurut nalar sehat, dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah tersebut tak mungkin tidak, diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi,” tegas Selwa.
Hentikan jejaring dinasti
Selwa mendesak agar proses rekrutmen rektor di masa depan dimurnikan dari agenda pragmatisme bernuansa koruptif. Ia mengingatkan bahwa banyak rektor yang menjadi bagian dari jejaring dinasti saat ini sedang berjuang untuk terpilih kembali.
“Prabowo harus menghentikan itu agar nanti rivalitasnya dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029 murni demokratis tanpa pencederaan dengan intervensi kampus berselubung berbagai macam modus,” paparnya.
Ia juga mendesak KPK untuk berani menindak tegas tanpa pandang bulu, termasuk menahan dan menetapkan Muryanto Amin dan Bobby Nasution sebagai tersangka jika bukti telah cukup.
“Diduga KPK tak bernyali melakukan penegakan hukum karena merasa kerdil di hadapan Jokowi. Ini sebuah tragedi nasional yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia,” pungkas Selwa Kumar.
Tanpa tindakan korektif yang serius, ia khawatir praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini akan terus melanggengkan kerusakan sistemik yang membahayakan masa depan bangsa. (AM)
