Daily News | Jakarta – Nama Indonesia semakin dikenal dunia bukan karena prestasi, melainkan karena skandal masuknya nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin terkorup.
Nama Jokowi baru-baru ini masuk dalam nominasi pemimpin yang paling sering melakukan praktik korupsi versi lembaga Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Pengamat Politik dari Rumah Politik Indonesia Fernando Emas sangat menyayangkan adanya nama Jokowi dalam nominasi tersebut. Ini membuktikan buruknya citra pemerintahan Indonesia di mata dunia.
“Kita sangat menyayangkan bahwa Pak Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia berdasarkan OCCRP,” kata Fernando kepada KBA News, Senin, 20 Januari 2025.
Fernando mengatakan, hal tersebut jelas mempengaruhi nama Indonesia di mata global. Indonesia bisa berpotensi kehilangan kepercayaan dari para investor luar negeri dengan adanya laporan OCCRP tersebut.
Sebab itu, perlu adanya tindakan dari aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menginvestigasi temuan OCCRP. Karena jika tidak, nama Indonesia bisa semakin buruk di mata dunia.
“Tentu ini akan memberikan pengaruh yang buruk di mata dunia, karena bagaimana pemimpin kita yaitu Pak Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 kita ternyata dianggap sebagai salah satu pemimpin terkorup,” ujar Fernando.
“Tentu saya berharap pihak aparat penegak hukum harus bisa melihat ini, apakah data yang dimiliki OCCRP benar-benar akurat dan memiliki bukti yang kuat,” tuturnya.
Sebelumnya, OCCRP memasukan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia pada akhir Desember 2024. Nominasi OCCRP tersebut mengguncang publik Tanah Air.
Pasalnya, Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang secara langsung menjadi wajah bagi negara. Dengan adanya laporan tersebut, jelas sangat merugikan Indonesia di mata negara-negara tetangga.
Oleh karena itu, Fernando sangat berharap KPK ataupun Kejagung harus segera menindaklanjuti temuan OCCRP demi kebaikan nama negara.
“Saya berharap, KPK dan aparat lain segera melakukan komunikasi dengan pihak OCCRP atau meminta data yang ada agar bisa ditindaklanjuti,” pungkas Fernando. (EJP)
Discussion about this post