Daily News | Jakarta – Presiden Prabowo segera bertindak mengganti para pembantunya yang selama ini ditengarai menampilkan loyalitas ganda. Dan kinilah saatnya bertindak baik demi kebaikan presiden itu sendiri, bangsa dan negara. Jangan sampai terlambat dan telat. Kalau cepat akan selamat, namun kalau lambat akan dibabat
Begitulah, tokoh nasional dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin, menegaskan aksi demonstrasi dengan perusakan yang terjadi belakangan ini diduga sebagai rekayasa politik oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Jadi peristiwa demonstrasi yang kemudian berubah menjadi aksi anarkistis pada 25-30 Agustus merupakan rekayasa politik.
‘’Jadi peristiwa amuk dan rusuh kemarin itu adalah sebuah permainan politik, rekayasa politik dari pihak atau pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Mungkin mereka juga didukung orang-orang yang merasa terganggu dan dirugikan, karena dinyatakan sebagai koruptor,” kata Din Syamsuddin dalam acara bincang-bincang bersama tokoh-tokoh Muslim dan cendekiawan di Jakarta Selatan, Rabu sore, (3/9/2025)
Rekayasa politik dalam demonstrasi tersebut, menurut Din, tampak pada berbagai isyarat yang dilaporkan dari media. Maka dia mengingatkan kepada rakyat, umat Islam, mahasiswa dan pemuda agar menahan diri agar tidak terjebak dalam permainan pihak lain.
‘’Meski harus menahan diri ke depan semua pihak harus tetap kritis terhadap presiden. Presiden Prabowo pun disarankan segera mengambil sikap tegas dan cepat untuk mengatasi keadaan ini,’’ ujarnya.
Selian itu, secara pribadi pihaknya juga mendesak agar Presiden Prabowo segera bertindak mengganti para pembantunya yang selama ini ditengarai menampilkan loyalitas ganda, baik pada presiden saat ini dan juga kepada presiden sebelumnya.
“Kami juga mengingatkan Pak Prabowo bahwa inilah saatnya bertindak untuk kebaikan presiden itu sendiri, bangsa dan negara. Jangan sampai terlambat dan telat. Kalau cepat akan selamat, namun kalau lambat akan dibabat,’’ kata Din Syamsuddin.
Din kemudian mengusulkan kepada Polri agar menangkap mereka yang sudah terbukti melakukan kerusuhan dan segera mengusut dan menangkap provokatornya. “Namun yang paling penting, Polri segera bertindak tegas menegakkan hukum serta melakukan pengusutan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai diberitakan ditangkap oleh Polri, tapi malah kemudian ternyata tidak benar-benar ditangkap.
“Kita mendorong mendukung masyarakat madani dan lembaga-lembaga hukum untuk melakukan pendampingan demi penegakan hukum, agar aparat penegak hukum tidak semena-mena,” tandas Din Syamsuddin.
Benahi BUMN
Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan pembenahan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini mengaca dari aksi kerusuhan bulan Agustus kemarin karena menganggap kinerja DPR RI kurang memuaskan untuk rakyat.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti BUMN menjadi bagian vital yang harus segera dibenahi karena banyak kinerja BUMN yang tidak memuaskan dan terjadi korupsi.
Banyaknya megakorupsi yang terjadi di dalam BUMN menjadi faktor utama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan.
“Saatnya juga untuk menata kembali pada lembaga-lembaga lain termasuk BUMN yang juga belakangan mendapat perhatian dari masyarakat dan Presiden Prabowo Subianto,” jelas Fernando kepada KBA News, Rabu 3 Agustus 2025.
Ia menagih pernyataan Prabowo yang berniat untuk menata BUMN melalui pengangkatan Direksi dan Komisaris sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mampu mengelola perusahaan dengan baik.
Menurutnya, Prabowo harus menentukan jajaran petinggi BUMN tidak berdasarkan kepentingan Partai Politik (Parpol), melainkan sesuai dengan kinerja dan sepak terjangnya.
“Seharusnya direksi harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan sertifikasi K3 Umum, sertifikasi risk management serta pemahaman atas perusahaan yang akan dipimpin,” tuturnya.
Fernando menilai, latar belakang pendidikan tidak cukup untuk diangkat sebagai direksi, apalagi hanya karena status berdasarkan pendidikan luar negeri.
“Semoga saja Prabowo segera melakukan penataan secara menyeluruh sebelum dilakukan kritik oleh masyarakat melalui aksi seperti yang dilakukan terhadap DPR beberapa hari lalu,” pungkasnya. (DJP)
