Daily News | Jakarta – Dalam berkomunikasi di tengah suasana kisruh akibat konflik sosial ini, Sri Mulyani seharusnya tidak hanya bicara pada kebijakannya di masa lalu. Misalnya kini dia harus bicara secara konkret mengenai kebijakan apa yang akan segera diambil agar rakyat cepat mendapatkan pengurangan beban kehidupan ekonominya.
Beigtulah, pengamat komunikasi dari Universitas Islam Indonesia, Puji Rianto mengatakan rakyat akan menganggap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya sekedar retorika ketika menanggapi penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya yang berada di bilangan Bintaro, Tangerang Selatan. Ini karena dia menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang dia putuskan selama ini sudah sesuai undang-undang dan bukan selera pribadi.
‘’Bagi publik yang kini sedang gusar, pernyataan Sri Mulyani berpotensi hanya dianggap sebagai sebuah retorika saja. Sebab, seharusnya dia tidak hanya cukup menyatakan bahwa semua kebijakannya sudah sesuai perundangan dan bukan selera pribadi, melainkan dia punya kewajiban juga menjelaskan kebijakan apa yang akan dilakukannya untuk mengurangi beban kehidupan rakyat imbas dari kenaikkan pajak yang begitu tinggi,’’ kata Puji, kepada KBA News, Selasa siang, 2 September 2025.
Menurut puji, rakyat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi ini seharusnya diberi harapan bahwa Menteri Keuangan akan memberi jalan bagi pengurangan beban hidupnya. Apalagi publik menganggap Sri Mulyani juga punya andil penting dari berbagai keputusan terkait banyak proyek yang kini malah membebani keuangan negara.
‘’Sekali lagi, sebaiknya dalam berkomunikasi di tengah suasana kisruh akibat konflik sosial ini, Sri Mulyani seharusnya tidak hanya bicara pada kebijakannya di masa lalu. Misalnya kini dia harus bicara secara konkret mengenai kebijakan apa yang segera ambil agar rakyat cepat mendapatkan pengurangan beban kehidupan ekonominya. Rakyat tidak lagi peduli pada angka dan data ekonomi yang dikatakan membaik, tapi saat ini perlu sekali diyakinkan bahwa akan segera terbit kebijakan dari menteri keuangan yang melegakan batinnya secara cepat dan nyata,’’ ujarnya.
Bila dilihat dari persepsi publik kepada Sri Mulyan, rakyat memang melihat bila dia adalah salah satu aktor yang paling bertanggungjawab atas kebijakan kenaikan pajak. Dan anggapan publik seperti itu sudah terlanjur tertanam di benak publik dan hanya bisa dihapus bila kemudian kehidupan rakyat membaik. ‘’Maka Sri Mulyani mau tidak mau harus bertanggungjawab. Dia tidak dapat lepas tangan dengan hanya berkata bahwa semua kebijakannya telah sesuai peraturan perundangan atau bukan selera pribadi.”
‘’Harus dipahami juga bahwa akar kemarahan warga negara kali ini salah satu penyebab utamanya adalah soal kenaikan pajak. Ini selama ini pun sudah terlihat jelas dalam tayangan berbagai protes di media sosial. Ini misalnya dengan begiu banyak unggahan pesan di media sosial yang menyatakan bahwa negara sudah mirip pemerintahan kolonial yang suka menarik pajak tinggi,’’ kata Puji Rianto.
Adanya kesenjangan komunikasi antara elite dengan rakyat ini, semakin menumpuk ketika mereka kecewa melihat kenyataan praktik elite negara yang tidak mencerminkan bahwa mereka pelayan rakyat. “Perilaku elite kini mengesankan bahwa mereka itu ‘boss’ rakyat. Mereka semakin geram misalnya ketika tahu ada rencana kenaikan gaji hingga pemberian banyak kenaikan fasilitas kepada para pejabat yang sebenarnya dibayari oleh rakyat melalui pajak yang salah satu aktor pengambil utama keputusan itu adalah Sri Mulyani,’’ tegas Puji Rianto.
Pernyataan Sri Mulyani usai rumahnya dijarah massa
Seperti dilansir berbagai media dan sudah tersebar luas diberbagai percakapan di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara usai kediamannya di kawasan Bintaro Sektor 3, Jakarta Selatan dijarah massa pada Ahad (31/8/2025) dini hari.
Dalam pernyataannya di Instagram, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan publik, sekaligus menyerukan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui cara-cara konstitusional, bukan dengan tindakan anarki.
“Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi.”
“Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU – dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,”
“Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,”
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tandas Sri Mulyani dalam pernyataanya. (DJP)
