Pertamax oplosan, Pertamina harus beri kompensasi ke publik

Daily News | Jakarta – Tanpa alat penguji independen yang dapat memverifikasi nilai RON BBM, konsumen hanya bisa percaya pada klaim yang diberikan oleh Pertamina

Maka, PT Pertamina Patra Niaga didesak untuk segera bertanggung jawab atas dugaan Pertamax oplosan yang beredar. Pertamina diminta untuk memberikan kompensasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Pertamina harus bertanggung jawab atas kondisi ini dan memberikan kompensasi kepada publik atas tindakan yang merugikan mereka akibat kejahatan elit Pertamina Patra Niaga,” kata Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNJ) Achmad Nur Hidayat atau Mad Nur kepada KBA News, Kamis, 27 Februari 2025.

Mad Nur mengatakan, saat ini publik berada dalam kondisi lemah untuk menentukan kualitas BBM yang dibeli. Tanpa alat penguji independen yang dapat memverifikasi nilai RON BBM, konsumen hanya bisa percaya pada klaim yang diberikan oleh Pertamina.

Masyarakat bisa dengan mudah kembali tertipu oleh trik oknum pejabat di Pertamina. Oleh karena itu, ia melihat penting bagi pemerintah menciptakan sistem yang mampu memprediksi kemurnian BBM.

“Mereka rentan terhadap praktik manipulasi yang dilakukan oleh penyedia BBM. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan sistem pembelian BBM yang lebih adil dan transparan bagi konsumen,” ujarnya.

Pertamina sendiri mengaku sengaja memasukkan zat aditif kepada RON 92. Pihak pertamina mengeklaim agar komposisi Pertamax bisa lebih maksimal.

Hal tersebut menurut Mad Nur merupakan upaya Pertamina untuk memanipulasi harga.

“Jika penambahan aditif bertujuan untuk menekan biaya produksi sambil tetap menjual BBM dengan harga premium, maka ada indikasi bahwa Pertamina Patra Niaga lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan kualitas dan keadilan bagi konsumen,” ucap Mad Nur.

“Penambahan aditif juga dapat menjadi celah bagi manipulasi harga. Dengan menambahkan zat tertentu, bisa saja terjadi skenario di mana bahan bakar dengan kualitas lebih rendah dikemas ulang sebagai bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi, lalu dijual dengan harga yang lebih mahal,” lanjutnya.

Untuk melindungi hak konsumen, Mad Nur merasa perlu adanya sistem pengawasan independen yang secara rutin melakukan pengujian terhadap BBM di pasaran.

“Tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang ketat, praktik manipulasi harga ini akan terus berlangsung dan merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.(DJP)