Daily News | Jakarta – Akar krisis nasional hari ini dinilai merupakan akibat salah urus negara selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Agar Indonesia kembali ke jalur yang benar, Presiden Prabowo diminta tegas memutuskan hubungan dengan rezim lama.
Hal itu ditegaskan Sudrajat Maslahat, Sekjen Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN), menanggapi kerusuhan yang mengguncang Jakarta dan kota besar lain sejak 25 Agustus. Insiden ini menelan korban jiwa, termasuk seorang driver ojek online, serta diwarnai penjarahan rumah anggota DPR.
Menurut Sudrajat, Prabowo terlihat canggung menghadapi krisis. “Dia hanya berkoar-koar, omon-omon, tanpa kebijakan tepat untuk rakyat,” ujarnya. Ia menilai kelemahan ini membuat kondisi kian runyam.
Kasus Jokowi
Sudrajat menyebut banyak bukti yang semestinya bisa ditindak. Kasus ijazah palsu Jokowi, misalnya, tidak pernah dituntaskan. “Padahal dengan pasal 263 KUHP, Jokowi bisa dipenjara enam tahun,” katanya.
Ia juga menyinggung laporan lembaga internasional OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu figur paling korup di dunia. Menurutnya, Prabowo seharusnya memerintahkan KPK mengusut serius tuduhan itu, bukan diam saja.
Tuntutan Rakyat
Kekecewaan publik semakin besar setelah DPR menaikkan gaji dan tunjangan di tengah ekonomi rakyat yang terpuruk. “Kini semua berbalik menghantam pemerintah yang tidak berani ambil keputusan,” jelasnya.
Sudrajat mengingatkan, rakyat sudah menuntut keadilan. “Saya pikir tuntutan rakyat jelas: pecat Kapolri, resufel menteri titipan Jokowi, usut tuntas ijazah palsu Jokowi, dan lakukan prosedur menuju pemakzulan Wapres Gibran,” tegasnya.
Jika Prabowo terus menutup mata seperti “burung onta”, tambahnya, krisis hanya akan semakin dalam. (EJP)
