Daily News | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu membuka dialog dengan akademisi dan praktisi ekonomi untuk membahas data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dirilis BPS sebesar 5,12 persen. Menurut Guru Besar Ekonomi IPB Prof Didin S. Damanhuri, dialog ini penting agar lembaga independen seperti BPS tetap menjaga objektivitas dan akurasi data, sehingga dapat menjadi landasan keputusan yang tepat demi kesejahteraan rakyat.
Keraguan publik terhadap angka tersebut cukup luas. The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan lonjakan pertumbuhan dari kuartal I yang hanya 4,87 persen. Peneliti senior Indef Fadhil Hasan menyebut, berdasar tren, angka kuartal II seharusnya di bawah 5 persen. CELIOS melalui Direktur Media Wahjudi Askar juga meragukan data itu dan menuntut BPS membuka metodologi perhitungannya. Bahkan, CELIOS melaporkan BPS ke Komisi Statistika PBB (UNSC) dan mendapat respons positif bahwa UNSC akan melakukan audit independen.
Prof Didin mengingatkan, jika audit PBB menemukan kesalahan, dampaknya sangat serius bagi kredibilitas BPS dan reputasi Indonesia di mata dunia. Investor global bisa menunda keputusan investasi, lembaga donor ragu memberi pinjaman, dan di dalam negeri kebijakan alokasi bansos atau rencana ekspansi usaha dapat keliru. Karena itu, ia menegaskan perlunya transparansi penuh untuk menghindari misleading policy.
Menurutnya, Presiden perlu segera mengundang para pakar ekonomi guna membedah asal-usul angka 5,12 persen. “Kita hanya minta pemerintah jujur dan bertanggung jawab, agar pembenahan ekonomi tidak terhambat polemik,” ujar Didin.
Keraguan serupa disampaikan pengamat ekonomi senior UI Watch, Hasril Hasan. Ia menilai pertumbuhan setinggi itu tidak terasa di level mikro: banyak gerai di pusat perbelanjaan tutup, daya beli lemah, harga sembako mahal, serta meningkatnya PHK dan pengangguran. Ia mengingatkan, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan selalu di bawah 5 persen dan bukan prestasi istimewa.
Hasril juga mengkritik keberlanjutan kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejak era SBY, termasuk keterlibatannya dalam kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun yang tak berujung sanksi hukum. Menurutnya, kinerja ekonomi era Jokowi buruk: utang menumpuk, ekspor lemah, target pajak meleset, dan skandal di Bea Cukai maupun perpajakan marak, sementara beban pajak justru menyasar rakyat yang lemah secara ekonomi.
Ia mengaku terkejut Prabowo tetap mempertahankan Sri Mulyani di kabinet. “Praktis dia menjadi Menkeu terlama. Seolah tak ada lagi ahli ekonomi yang lebih piawai,” sindir Hasril.
Bagi para pengamat, kejelasan dan transparansi BPS atas angka 5,12 persen menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan dunia internasional. Tanpa itu, data statistik kehilangan legitimasi sebagai pijakan kebijakan ekonomi negara.
(EJP)
