Daily News | Jakarta – Siang sampai sore hari ini, ribuan massa yang menamakan diri sebagai Persaudaran 21 Januari (211) akan mengepung Kantor Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Tujuannya adalah mendesak Komisi Anti Rasuah itu memeriksa Mantan Presiden Jokowi dan keluarga atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya selama berkuasa 10 tahun.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi kepada KBA News, Selasa, 21 Januari 2025. Massa berpendapat, setelah 100 hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo, KPK harus segera memanggil dan memeriksa Jokowi dan Keluarganya. Hal itu wajib dilakukan KPK agar terhindar dari kritikan publik yang menganggap KPK adalah Komisi Pelindung Keluarga bukan Komisi Pemberantas Korupsi.
“Ini juga penting bagi citra pemerintahan Prabowo bahwa dia tidak disitir dan dikendalikan Jokowi. Prabowo harus menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak dibawah pengaruh pendahulunya dan dia memerintah atas legalitas dan mandat penuh dari rakyat bukan berdasarkan restu dan mendompleng dukungan penyandang gelar koruptor dunia yang dikeluarkan OCCRP,” kata alumni ITB Bandung tersebut.
Ditambahkannya, Laporan tentang dugaan KKN yang dilakukan oleh Anak-anak Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang sudah numpuk di meja KPK. Demikian juga laporan tentang kasus-kasus Bobby Nasution, juga sudah lama masuk di KPK. “Malah dalam sebuah keterangan, Faisal Basri sebelum wafatnya menyatakan, dia mendapat data tentang korupsi nikel Bobby dari KPK. Mustahil kalau KPK tidak mempunyai data tentang kejahatan korupsi keluarga itu,” katanya.
Di samping itu, tambahnya, KPK juga sudah menerima laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin oleh Eggy Sudjana tentang Ijazah Palsu Joko Widodo. Dahsyatnya, kasus ijazah Palsu Joko Widodo dilakukannya sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden selama dua periode. Ini semua menjadi sumber malapetaka hukum, Korupsi dan KKN Jokowi, Keluarga dan Kroninya.
Ditambahkannya, KPK tidak perlu menunggu lama dan juga tidak punya alasan lain untuk menunda pemanggilan atas Jokowi dan Anak-anaknya. Publik menunggu aksi cepat KPK. Dikatakannya, dalam Kasus Hasto Kristianto KPK bergerak cepat. Baru empat hari dilantik saja sudah tancap gas.. Seolah mengejar target bahwa lawan politik Jokowi harus dihabisi.
Sudah lama di KPK
Sementara kasus laporan Gratifikasi dari Perusahaan Pembakar Hutan di Sumatera, kepada Gibran dan Kaesang sesungguhnya sudah lama masuk di KPK tapi belum juga berniat mengusutnya. Padahal bukti-bukti dan Fakta kasus itu telah menjadi pengetahuan publik karena sangat terang-benderang dan tersebar dengan masif.
“Jika KPK tidak segera memanggil dan memeriksa Jokowi dan Anak-anaknya, publik akan KPK dianggap sebagai Komisi Pelindung Keluarga Jokowi benar adanya. Apalagi pembentukan KPK di akhir kekuasaan Jokowi menuai kritik karename langgar Konsitusi, hukuman dan UU. Ini disebabkan, karena masa jabatan pimpinan KPK adalah lima tahun, maka seharusnya Presiden hanya bisa sekali menetapkan pimpinan KPK. Dalam masa pemerintahan periode 2019-2024, Jokowi mengangkat dua kali pimpinan KPK. Ini melanggar UU,” tambahnya.
Setelah KPK gerak cepat mentersangkakan Hasyo, dan tidak menyentuh Kasus-kasus Jokowi dan Keluarganya publik semakin yakin bahwa KPK telah menjadi lembaga sesat dari arah sebenarnya seperti saat mula pertama dibentuk. Citra KPK akan semakin buruk dan jelek di mata publik karena terlihat jelas cuma melayani kepentingan Jokowi dan kroni.
Untuk memperbaiki citra penegakan hukum di negara ini, Presiden Prabowo harus bertindak tegas dan terarah. Dia harus membatalkan pengangkatan Pimpinan KPK yang dilakukan Jokowi karena melanggar UU dan mengangkangi hak Prabowo sebagai Presiden yang semestinya memilih Pimpinan KPK baru. Di samping itu, dia harus memenuhi tuntutan masyarakat untuk memeriksa Jokowi dalam banyak kasus pelanggaran hukum dan korupsi yang sudah terang benderang.
“Hari ini KPK akan digeruduk oleh ribuan Massa Aksi 211 yang mendesak Jokowi dan Keluarganya ditangkap dan diadili. Bisa jadi hari-hari berikutnya KPK akan terus didatangi oleh Gelombang massa yang marah karena KPK dianggap menjadi pelindung Jokowi dan Keluarganya,” demikian Muslim Arbi. (AM)
