Daily News | Jakarta – The Guardian menulis setelah pemerintahan berganti dari Jokowi ke Prabowo, saat sekarang telah banyak usaha-usaha kecil yang terpaksa tutup. Hal ini karena tidak ada lagi pekerja atau karena pekerja tak seramai dulu. Tak hanya itu, para pekerja konstruksi yang masih bekerja pun turut mengeluhkan upah yang berkurang padahal jam kerja bertambah.
Begitulah, proyek mercu suar Jokowi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disoroti media Inggris ‘The Guardian’ . Pembangunan kota baru ini bahkan disebut terancam nasibnya hanya menjadi kota hantu.
Dalam artikel berjudul Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’ (Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi ‘kota hantu’) media terkemuka Inggris The Guardian ini menulis bila proyek ambisius Jokowi kini tak semarak lagi atau sepi. Bahkan nasibnya terancam memudar lantaran pembangunanya yang semakin tersendat-sendat.
Menurut The Guardian seperti dikutip KBA News, proyek ambisius IKN Jokowi ketika di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini pendanaan negara anjlok secara drastis hingga lebih dari separuhnya. Anggaran IKN yang dahulu mencapai £2 miliar pada tahun 2024, pada tahun 2025 hanya menjadi £700 juta saja.
Pada kenyataan lain, The Guardian menulis setelah pemerintahan berganti dari Jokowi ke Prabowo, saat sekarang telah banyak usaha-usaha kecil yang terpaksa tutup. Hal ini karena tidak ada lagi pekerja atau karena pekerja tak seramai dulu. Tak hanya itu, para pekerja konstruksi yang masih bekerja pun turut mengeluhkan upah yang berkurang padahal jam kerja bertambah.
Selain itu, dengan mengutip aktivis kelompok lingkungan hidup Walhi, Fathur Roziqin Fen, sekarang ini sudah bermunculan pula keluhan mengenai kerusakan ekologis akibat hutan yang kadung ditebang untuk pembangunan IKN tersebuy. “Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya,” katanya.
The Guardian mengambil pernyataan pemerintah RI yang selama ini terus membantah bila pembangunan IKN telah mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemerintah mengaku dalam pembangunan kota ini sudah melibatkan masyarakat adat dan memberikan kompensasi atas tanah mereka. (HMP)
