Daily News | Jakarta – Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) di awal bulan ini bahwa ekonomi nasional pada kuartal ke-2 tumbuh sebesar 5,12 persen diragukan banyak pihak. Terkesan itu bukan hasil penellitin sesungguhnya, bahkan ada tuduhan hasil itu direkayasa untuk memberikan dampak positif bagi kinerja ekonomi pemerintah yang belum bagus dan mengesankan.
Pengamat ekonomi senior dari Unversitas Indonesia (UI) Watch Hasril Hasan menyatakan hal itu kepada KBA News, Kamis, 14 Agustus 2025 menanggapi pengumuman BPS yang kontroversial itu. “Saya kira wajar saja orang meragukan. Faktanya tidak terasa bagi ekonomi mikro. Gerai-gerai di mall makin banyak yang tutup, daya beli rakyat tidak bagus, harga sembako mahal, PHK dan pengangguran di mana-mana kok ekonomi tumbuh setinggi itu?” tanya mantan praktisi ekonomi itu.
Alumni Fakultas Ekonomi UI tahun 1967 itu menyatakan, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun di bawah pemerintahan Joko Widodo sangat tidak mengesankan. Selalu berada di bawah 5 persen. Terlihat bahwa nakhoda ekonomi kita tidak dipegang oleh ahlinya. Pertumbuhan 5 persen itu di kalangan ahli ekonomi bukan sebuah prestasi. Kasarnya tidak melakukan apapun, ekonomi toh mungkin bertumbuh pada kisaran seperti itu.
Karena itu wajar jika ada yang mempertanyakan pengumuman BPS itu. Tidak kurang Lembaga ekonomi berpengaruh, The Institute for Development of Economic dan Finance (Indef) mempertanyakan kebenaran data itu. Lembaga itu meragukan atas capaian yang tiba-tiba tinggi melampaui apa yang diraih pemerintah dalam beberapa tahun ini padahal dirasakan tidak ada hal-hal mengesankan yang dilakukan pemerintah baik pada masa Jokowi maupun di masa Prabowo.
Indep merasa perlu untuk mempertanyakan angka itu, sebab sangat berbeda dengan hasil Kuartal ke-1 2025 yang cuma tumbuh sebesar 4,87 persen. Peneliti senior Indef, Fadhil Hasan menyatakan, berdasarkan hasil kuartal pertama itu maka bisa diduga bahwa kuartal ke-2 diperkirakan di bawah 5 persen. Makanya angka 5,12 persen itu menimbulkan tanda tanda. “Kami berharap BPS menjelaskan bagaimana itu bisa tercapai,” katanya.
Tidak hanya Indef, Centre of Economic and law Studies (CELIOS) juga bereaksi. Direktur CELIOS Media Wahjudi Askar juga meragukan data itu. Tidak tanggung-tanggung di samping menuntut agar BPS membuka penghitungannya ke publik, mereka pun mengadu ulah BPS itu kepada Komisi Statistika PBB (United Nations Statistical Commission = UNSC) di New York. Melalui akun Instagramnya, Askar sudah mendapat jawaban positif dari UNSC.
Segera turun tangan
Dalam jawabannya itu, UNSC menyatakan mereka akan segera turun tangan untuk mengaudit secara independen rilis BPS itu. Jika audit PBB itu diumumkan dan ternyata ada kesalahan maka akan berdampak yang sangat buruk bagi BPS dan bagi Indonesia sebagai sebuah negara. Itu bukan lagi sebuah urusan yang bisa dianggap enteng.
Aduan CELIOS tentang data pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2 2025 sebesar 5,12% dari BPS yang juga diragukan banyak pihak telah mendapat respon dan PBB akan melakukan audit secara independen. Kalau auditnya keluar, ternyata data itu salah, maka kredibilitas BPS akan turun sehingga mempengaruhi banyak lembaga, baik nasional maupun internasional.
Menurut Hasril, masalah sesungguhnya dari ekonomi Indonesia adalah menteri keuangan Sri Mulyani sudah menjabat terlalu lama. Dia sudah berkiprah sejak pemerintahan SBY. Namanya tercemar karena terlibat dalam bailt up Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 Triliun. Tidak ada sanksi hukum atas tindakannya itu. Dia diselamatkan oleh Bank Dunia untuk menjadi pejabat di sana. Rezim SBY berakhir, dia dipercaya kembali oleh Jokowi untuk menjadi Menkeu dan kasus Century bagai lenyap tertelan bumi.
Kinerja ekonomi pemerintah di masa Jokowi malah tidak bagus-bagus amat. Pertumbuhan selalu berada di bawah 5 persen, dengan hutang yang menumpuk, kerja ekspor yang tidak baik dan banyak skandal di Bea Cukai dan dunia perpajakan. Target pajak tidak pernah tercapai malah ekspansi pajak menyasar rakyat yang tidak kuat secara ekonomi. Keadilan pajak jauh dari harapan masyarakat banyak.
“Tadinya kita berpikir Prabowo akan mendepak Sri Mulyani dari Kabinet. Eh, malah tetap dipakai. Praktis dia menjadi menteri keuangan yang terlama. Sepertinya tidak ada lagi ahli ekonomi yang lebih pintar dan piawai dibandingkan dia,” demikian Hasril Hasan. (EJP)
