Massa di DPR minta hentikan pengesahan revisi UU pilkada yang kangkangi putusan MK
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berdemontrasi di depan gedung DPR menolak dan meminta revisi UU Pilkada dihentikan.
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berdemontrasi di depan gedung DPR menolak dan meminta revisi UU Pilkada dihentikan.
Dinamika politik sepekan jelang pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD pada Pilkada serentak 2024 ini, terutama di Jakarta, semakin seru
Keputusan MK ño 60/PUU-XXII/2004 tentang ambang batas pencaloñañ kepala daeràh memberikan angin segar
Ahli Kebijakan Politik alumni FISIP UI Sudrajat Maslahat menegaskan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas persyaratan calon kepala daerah
Pengamat ekonomi politik senior Hasril Hasan menyatakan, demi mempertahankan kekuasaan dan peluang anak-anaknya, Presiden Jokowi melakukan ketidakkonsistenan sikap.
Sekjen Partai Negoro, Alip Purnomo menilai, pasca keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 kemarin, Anies Baswedan memiliki peluang besar
Kader dan sekretaris Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan, Sirra Prayuna, mengatakan tindakan yang sangat nekad bila Badan Legislasi DPR
Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK ) Fakultas Hukum UII, Dian Kus Pratiwi mengatakan putusan MK tentang Threshold dan syarat ...
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang turut mengecam langkah DPR merevisi UU Pilkada. Karena DPR dinilai berupaya menganulir dua putusan ...
Daily News | Jakarta - Solidaritas Warga Jakarta (SWJ) memberikan dukungan PDI Perjuangan untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub Jakarta ...
Melihat kinerja dan penampilan pada saat deklarasi, sangat diragukan Partai Perubahan besutan Robi Nurhadi akan mampu eksis apalagi mendukung Anies...
Read moreMelihat kinerja dan penampilan pada saat deklarasi, sangat diragukan Partai Perubahan besutan Robi Nurhadi akan mampu eksis apalagi mendukung Anies...
Read more© 2024 Daily News Indonesia.
© 2024 Daily News Indonesia.