Daily News | Jakarta – Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), terus menjadi sorotan publik. Banyak kalangan mempertanyakan mengapa TNI AL yang membongkar pagar laut, bukan kepolisian yang juga punya korp Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud).
Advokat Surahman Suryatmaja, SE., SH., MH, menilai ada sesuatu masalah besar terkait pagar laut. Seharusnya Presiden memberikan tugas kepada Kapolri karena bagian dari kamtibmas, yang menjadi tanggung jawab kepolisian dalam penanganannya. “Meski berada di teritori laut, polisi tetap memiliki Polairut,” katanya saat dihubungi KBA News, Kamis, 23 Januari 2025.
Ironisnya, semua pejabat yang berwenang tampak pura-pura atau seolah-olah tidak tahu. Padahal, konon di perairan Tangerang ini banyak truk besar untuk proyek PSN PIK-2 melintas di depan markas Polairut. “Masak mereka tidak tahu atau tidak ingin tahu? Kan tidak mungkin dan aneh. Semua mengaku tidak tahu, tidak bertanggung jawab, atau justru cuci tangan,” jelasnya.
Menurut dia, perintah Presiden kepada Panglima TNI dan KSAL menandakan ada sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan negara. “Ini bukan hanya soal penertiban pagar laut. Kalau hanya sebatas penertiban pagar laut, Kapolri seharusnya yang memiliki kewenangan,” ungkapnya.
Sampai hari ini, kata dia, belum mendengar pernyataan dari Kapolri atau Mendagri terkait pagar laut tersebut. Padahal, mereka adalah pihak yang langsung berkaitan. “Kenapa tidak ada suara dari mereka? Mengapa Presiden justru memerintahkan kepada Panglima TNI? Ini seperti ada situasi darurat,” tegasnya.
“Dugaan kuat, ada aliran dana besar ke proyek ini, sehingga Presiden harus mengambil keputusan ini dengan menganggap ada ancaman terhadap negara. Maka, perintahnya langsung melalui Panglima TNI,” paparnya.
Dia juga mengkritisi sikap Kementerian KKP. Meski sudah sepemahaman dengan TNI AL tentang pembongkaran, tapi masih berkutat pada pengakuan dari jaringan nelayan Pantura. “Semua orang tahu siapa yang memiliki pagar laut tersebut. Bahkan orang-orang di warung kopi tahu itu milik siapa. Sangat mudah menyelidiki kepemilikannya melalui HGB-HGB yang sudah diterbitkan,” kata Surahman.
Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang titipan Jokowi di kabinet Prabowo memang dipasang untuk mengamankan kebijakan rezim sebelumya. Prabowo seharusnya menyadari, jika ingin mendapatkan legitimasi dari rakyat Indonesia, harus berani melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
“Prabowo harus berani mengganti semua menteri-menteri titipan Jokowi di kabinetnya yang jelas mendua dalam kesetiaan. Mereka tidak hanya loyal pada Prabowo, tetapi juga pada Jokowi,” ungkapnya.
Menurut dia, momentum 100 hari pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan prestasi besar. Meski survei membuktikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo cukup tinggi, hal ini harus diperkuat dengan sikap tegas.
Sikap Tegas Anies Baswedan soal PSN
Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan PSN. Ia menyebut PSN dapat berubah menjadi proyek titipan pihak tertentu jika penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik dan dilakukan secara tertutup.
“PSN adalah hal baik jika dirancang berdasarkan rencana jangka panjang yang matang. Namun, tanpa transparansi, PSN berpotensi menjadi tidak adil bagi masyarakat,” kata Anies dalam kanal YouTube MasyumiTV, seperti dikutip KBA News.
Dengan kritik dan masukan dari berbagai pihak, proyek seperti PIK-2 diharapkan dapat menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi, dan keadilan dalam pembangunan nasional. (AM)
