Daily News | Jakarta – Analis Komunikasi dari Universitas Paramadina, Abdul Rahman Ma’mun mengatakan terungkapnya ke mata publik bahwa masih adanya rapat DPR yang dilakukan di hotel mewah itu memberi pesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus melakukan tindakan paradoks. Apa yang dipidatokan Prabowo dalam berbagai kesempatan bahwa akan melakukan efisiensi besar-besaran anggaran negara ternyata hanya omongan dan tidak ada buktinya dilakukan.
”Jadi memang kebijakan Prabowo dalam efisiensi anggaran negara sangat paradoks atau hanya omon-omon. Pada masa normal pembahasan sebuah undang-undang, seperti yang dilakukan ketika Komisi I DPR membahas revisi UU TNI memang tidak ada masalah. Rapat eksekutif dan legislatif selama sudah biasa seperti itu. Cuma kini menjadi masalah ketika situasi negara sedang melakukan pengetatan anggaran seperti dikatakan Presiden Prabowo itu. Publik menjadi bertanya mana konsistensi kebijakan efisiensi anggaran yang sebenarnya?,” kata Abdul Rahman kepada KBA New, Senin siang 17 Maret 2025.
Menurutnya, adanya rapat anggota komisi DPR di hotel mewah kembali menunjukkan bahwa elite Indonesia pada saat ini tidak peka bahkan tak peduli bahwa ada kebijakan Presiden terkait efisiensi anggaran negara. Bagi rakyat ini pun malah kembali menjadi bukti serial berikutnya dari tidak konsistennya sikap dari para penguasa. ”Contoh itu misalnya ketika sebelum ini Presiden Prabowo melakukan pengangkatan menteri dan wakil menteri yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Apakah ini efisiensi anggaran negara yang merupakan uang rakyat?”
”Bila ini terus dilakukan, maka akan berakibat buruk bagi pemerintah. Rakyat tidak percaya lagi kebijakan yang dikeluarkannya. Termasuk dalam hal ini lembaga legislatif yakni DPR akan ikut terkena imbas buruknya. Persepsi rakyat kepada wakil rakyatnya ini akan terus memburuk. Tingkat kepercayaan publiknya akan tetap dalam posisi rendah,” ujarnya.
Dari segi komunikasi politik saat ini ada dua hal yang sangat penting dilakukan oleh para anggota legislatif serta juga pihak pejabat eksekutif, yakni Presiden Prabowo Subianto. ”Bila mereka menginginkan kepercayaan publiknya pulih adalah pertama, melakukan transparansi dalam setiap kebijakan. Jadi misalnya apa yang dilakukan anggota komisi 10 DPR yang terkesan diam-diam dan tertutup ketika membahas revisi UU TNI sama sekali tak boleh dilakukan.”
Kedua, bila ingin mendapatkan atau memulihkan kepercayaan rakyat maka mereka, baik anggota DPR, Presiden, atau para elite negara lainnya, harus bisa bertindak konsisten. Dalam hal ini adalah satunya kata dengan perbuatan.
“Maka jangan lakukan hal yang bermewah-mewah di kala rakyat tengah diminta dan berada untuk hidup prihatin. Apalagi mereka kan sudah punya kantor dan gedung sendiri, yakni gedung DPR. Jadi terungkapnya rapat DPR di hotel mewah sekelas Hotel Fairmont Jakarta jelas semakin mengikis kepercayaan publik kepada pemerintahan saat ini,” tandas Abdurrahman Ma’mun mengakhiri perbincangan. (AM)
Discussion about this post