Daily News | Jakarta – Pengamat komunikasi dari Universitas Brawijaya, DR Verdy Firmantoro, mengatakan pernyataan Try Sutrisno mendukung desakan dari purnawirawan TNI memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk ekspresi politik. Desakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk delegitimasi simbolik.
“Forum Purnawirawan TNI di sini memosisiksn diri untuk bertindak sebagai penjaga norma yang memainkan peran sebagai korektor etis (ethical corrector). Diskursus seperti ini semakin menguatkan bahwa proses politik pasca Pilpres belum selesai sepenuhnya, sejumlah pilhak termasuk elite militer merasa tidak puas,’’ kata Verdy kepada KBA News, Ahad sore, 27 April 2025.
Menurut Verdy, meskipun secara formal TNI aktif dilarang berpolitik, purnawirawan tetap menjadi aktor penting dalam lanskap politik Indonesia. Dalam hal ini, komunikasi politik purnawirawan berfungsi sebagai saluran kritik, memanfaatkan posisi mereka sebagai mantan bagian dari kekuasaan untuk mewarnai wacana politik nasional.
“Implikasinya, di satu sisi memang menjadi saluran kritik tapi di sisi lain berpotensi memengaruhi keseimbangan atau kestabilan politik. Apalagi jika desakan ini meluas diikuti oleh kelompok masyarakat sipil. Indikasi ini misalnya berpengaruh pada opini para akademisi, mahasiswa, tokoh agama, dan lainnya,’’ ujarnya.
Jadi poinnya, dari perspektif komunikasi politik, desakan mundur terhadap Wapres Gibran oleh purnawirawan TNI merupakan bentuk komunikasi elite yang mengandung dimensi simbolik, moral, dan politis.
“Tindakan ini menunjukkan dinamika kontestasi legitimasi dalam ranah kekuasaan dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial-politik dari elite militer yang masih memiliki daya pengaruh besar dalam masyarakat apalagi presiden saat ini juga dari kalangan militer,’’ tandas Verdy Firmantoro. (DJP)
