Daily News | Jakarta – “Kita menaruh harapan kepada Prabowo dan Purbaya untuk melakukan audit forensik dan investigasi atas proyek KA Cepat itu. Jangan biarkan Indonesia terpuruk dalam kerugian yang tidak berdasar. Merrka harus tegas dengan mengadili orang-orang yang terlibat di proyek rugi itu.”
Gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan harapan kepada rakyat. Dia menunjukkan kejernihan berpikir yang jujur dan lurus. Kita boleh berharap, jika itu diteruskannya selama menjadi Menteri, masalah di Republik ini optimis bisa diselesaikan. Harapan tentang Reformasi Ekonomi bisa terwujud Bersama Purbaya.
Pengamat ekonomi senior dari Universitas Indonesia (UI) Watch Hasril Hasan menyatakan hal itu kepada KBA News, Senin, 20 Oktober 2025 menanggapi sepak terjang Purbaya, yang sejak dilantik telah menunjukkan gebrakan-gebrakan yang memihak rakyat. Dia memberikan pengawasan yang ketat kepada aparat pajak untuk tidak mempermainkan rakyat. Diapun membenahi bea-cukai. Kedua instansi itu dinilainya sangat bobrok dan harus direformasi.
Yang terbaru dia berbeda pendapat dengan seorang yang sangat powerfull pada masa Jokowi berkuasa, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dia menolak gagasan Luhut untuk dirikan Family Office menggunakan uang negara. Yang terakhir dia juga menolak kerugian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Whoosh ditalangi oleh APBN, seperti yang diminta Luhut, yang memang merupakan orang penting atas pembangun proyek yang sudah bermasalah sejak awal itu.
Dikatakan Hasril, dari pengamatan beberapa mingu atas Purbaya, dia memang memberikan harapan bagi ekonomi Indonesia. Dia lakukan gebrakan yang berpihak kepada rakyat. Dia terlihat sebagai Menteri yang amanah, memegang teguh amanat sebagai bendahara negara, dengan tekad memegang teguh duit negara yang bukan duit pribadi. Dai berbeda dengan Sri Mulyani yang memberikan apa saja yang diminta Jokowi.
“Purbaya sudah menunjukkan bahwa dia seorang yang amanah. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan terus, amanah bukan hanya untuk pencitraan dan basa-basi. Artinya dia sebagai bendahara negara mengeluarkan uang berdasarkan kebutuhan negara dan masyarakat, Kebutuhan itu diukur dari apa yang sudah disebutkan dalam APBN yang adalah kebutuhan rakyat yang sudah disepakati oleh Pemerintah dan DPR,” kata mantan direktur Tuppeware Indonesia itu.
Menurut Hasril, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung itu jelas terindikasi sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Jokowi dan Luhut. Bagi yang mengamat proyek itu yang dimulai pada tahun 2015, setahun setelah Jokowi menjadi Presiden, aroma manipulasi dan korupsi tercium kencang. Tidak ada lagi kesimpulan lain dari proyek itu selain niat jahat untuk menggerogoti negara Indonesia.
Berdasarkan bacaan dan sumber-sumber media, Hasril merunut kembali kejadian pada masa awal proyek itu. Awalnyapun sewaktu ditandatangani Menteri BUMN Rini Sumarno pada 2015 proyek KA Cepat Bandung – Jakarta tersebut sifatnya B-to-B (BUMN dengan BUMN). “Jika konsisten pada prinsip seperti itu tidak boleh kemudian APBN harus menanggung utang Whoosh yang entah kapan bisa balik modal itu.
Sepenuhnya kehendak Jokowi
Ditambahkan, proyek itu dimulai dengan keinginan Presiden Jokowi agar ada kereta cepat di Indonesia yang bisa menaikkan pamor sebagai negara pertama ASEAN yang memilikinya. Gagasan itu ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dengan alasan, jarak yang terlalu pendek antara Jakarta-Bandung yang cuma 180 Km. Ternyata kemudian menjadi 143 Km karena berakhir di Padanglarang. Di samping itu, alasan Jonan, kereta cepat itu tidak mendesak karena kita sudah mempunyai Parahiyangan dan Argogede. Jokowi tetap ngotot agar proyek itu terwujud dan memecat Jonan dari jabatan Menhub.
Perkembangan proyek itu selanjutnya adalah Jepang sanggup memberikan dukungan dengan menyatakan setuju membiayai proyek dengan biaya 6,2 Milyar dolar AS , yang 75 persennya lewat JICA dengan bunga 0,1 persen. Tetapi Jepang menuntut adanya komitmen Indonesia menjamin proyek itu ditanggung oleh APBN. Bahkan Jepang sudah mengeluarkan dana sebesar 3,4 juta AS untuk membuat studi kelayakan (feasibel study). Mereka siap bekerja jika pemerintah Indonesia setuju.
Atas alasan tidak mau memberikan jaminan APBN, pemerintah menolak proporsal Jepang itu. Menteri BUMN waktu itu Rini Sumarno lebih memilih China karena Negara Tirai Bambu itu tidak mewajibkan adanya jaminan APBN. Di sinilah terlihat anehnya apa yang terjadi kemudian. Semuanya berubah total setelah China masuk di proyek itu dan Jepang terpental.
Jika Jepang cuma menetapkan bunga pinjaman sebesar 0,1 persen, sebaliknya China mematok 2 persen. Membengkak 20 kali dari bunga yang ditentukan Jepang. Sekarang malah bunga menjadi 3,4 persen. Tentu mengagetkan tuntutan China itu, bayangkan berapa kalinya? 34 kali dari yang diberikan Jepang.
Padahal Jokowi pernah bilang proyek itu proyek sifatnya B to B. Artinya, bisnis yang terjadi antara perusaha atau gabungan perubahan antara kedua negara. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah China tidak mau menurunkan bunga. Negosiasi gagal. Proyek KCJB itu mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 Milyar dolar AS atau sebesar 18,2 Triliun pada tahun 2023. Angka itu hasil audit yang disepakati oleh kedua negara.
Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 72,7 milyar dolar AS atau sekitar Rp 108 T, itu hingga 2023. Sekarang pembengkakannya lebih besar lagi, mencapai Rp 180 T. jauh melampaui nilai dari Jepang yang cuma 6,2 M dolar AS. Orang-orang kritis akan bertanya gaya bisnis macam apa yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Apa karena bodoh atau karena terjadi permainan di bawah tangan? Anda bisa nilai sendiri.
“Kita menaruh harapan kepada Prabowo dan Purbaya untuk melakukan audit forensik dan investigasi atas proyek KA Cepat itu. Jangan biarkan Indonesia terpuruk dalam kerugian yang tidak berdasar. Merrka harus tegas dengan mengadili orang-orang yang terlibat di proyek rugi itu,” demikian Hasril Hasan. (EJP).
