Daily News | Jakarta – “Kalau sudah yang berlaku cara rakyat, akan terbuka cara anarkis dalam penyelesaian masalah Jokowi. Hal ini tentu dapat berdampak pada stabilitas politik,” itu yang dikhawatirkan.
Meluasnya kemarahan rakyat terhadap Jokowi disebabkan oleh kerusakan negara di berbagai bidang yang ditimbulkannya. Jokowi tidak berpihak kepada kepentingan rakyat selama 10 tahun memerintah.
Hal inilah yang menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang masif di berbagai daerah menuntut Jokowi diadili dan ditangkap. Rakyat menilai kejahatan Jokowi sudah sangat besar, menyengsarakan bangsa, dan tidak bisa dimaafkan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga memperkirakan gerakan ini akan terus membesar menjadi tuntutan senada di daerah-daerah lain yang belum bergolak.
Hal ini bisa terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo. Karenanya, polisi harus tanggap atas tuntutan rakyat yang menyuarakan aspirasinya.
“Polisi harus secepatnya menyelesaikan tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan agar persoalan Jokowi tidak semakin meluas dan berdampak pada ekonomi dan politik,” kata Jamiluddin kepada KBA News, di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Polisi, kata Jamiluddin, setidaknya harus memberikan respon secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat tidak merasa aspirasinya diabaikan. Sebab, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri akan menghukum Jokowi.
“Kalau sudah yang berlaku cara rakyat, akan terbuka cara anarkis dalam penyelesaian masalah Jokowi. Hal ini tentu dapat berdampak pada stabilitas politik,” ucap Jamiluddin.
Jamiluddin mengatakan Presiden Prabowo tentu tidak ingin masalah Jokowi merembet ke stabilitas politik yang sedang kondusif saat ini. Stabilitas politik diperlukan, tambahnya, agar semua program kerjanya dapat terlaksana dengan baik.
“Karena itu, tugas polisi memastikan masalah Jokowi tidak merembet ke masalah politik. Hanya dengan begitu polisi sudah menjaga keamanan guna memuluskan pembangunan di era Prabowo,” kata Jamiluddin. (DJP)
