Daily News | Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini beredar berita yang tidak terlalu mengejutkan tapi mengkhawatirkan. Hal itu adalah semakin masif dan menguatnya peran TNI dan Polri di berbagai jabatan strategis yang selama ini merupakan porsi jabatan sipil.
’’Yakni posisi Dirut Utama Bulog yang kini dijabat seorang MayjenTNI dan pihak lain dua jabatan strategis di Kemendagri dijabat oleh dua jenderal polisi. Sebelumnya, KPK dan lembaga lainnya juga di isi oleh polisi aktif. Ini memang terasa mengkhawatirkan peran TNI dan Polri semakin meluas saja,’’ kata Ray kepada KBA News, Rabu 12 Februari 2025.
Mencermati fenomena itu, lanjut Ray, ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam kehidupan ketatanegaraan hari ini. Terlebih ini menyangkut juga semangat reformasi di mana tak ada lagi Dwi Fungsi dari pihak aparat militer dan polisi.
‘’Apa yang bisa kita lihat dari dua peristiwa ini? Jawabannya ada beberapa hal. Pertama, makin menguat dan meluasnya peran militer dan polisi ke ranah sipil dan pejabat negara. Berbasiskan peluasan peran TNI melalui revisi UU TNI, maka kita melihat makin banyak jabatan-jabatan profesional sipil yang diemban oleh militer aktif,’’ ujarnya.
Kedua, semakin menjauhkan semangat pengelolaan pemerintahan yang profesional dan sipil. Padahal, dua prinsip ini, merupakan basis utama pengelola pemerintahan di negara demokratis. Makin jauhnya sipil dalam pengelolaan pemerintahan akan dapat mengubah budaya sipil dalam tata kelola negara. Dari budaya sipil ke budaya militer. ‘’Kini nuansa ke arah sana makin kental kala kita melihat para pejabat negara terlebih dahulu dilatih dengan retreat sebelum melaksanakan tugas kenegaraannya.”
Hal yang ketiga, menurut Ray, adalah saat ini semakin terlihat ada semacam perlombaan dua institusi negara yakni Polisi dan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan eksekutif di lembaga atau instansi negara. Dan hal ini, seperti difasilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
‘’Ini Seperti terjadi di bulog dan kementerian dalam negeri. Tidak menutup kemungkinan, situasi ini akan membesar dengan intensitas yang makin tinggi. Kedua instansi negara ini menominasikan anggota atau mantan anggota mereka untuk masuk ke ranah eksekutif, lembaga atau instansi negara,’’ ujar Ray Rangkuti.
Keempat, menurut Ray, bila situasi ini terus terjadi atau bahkan semakin berkembang, tentu tidak akan sehat bagi pengelolaan pemerintahan demokratis. Basis utama pengelola pemerintahan demokratis itu adalah sipil. Bukan militer atau sipil yang dipersenjatai (polisi). Sejurus itu, nuansa dan budaya pemerintahan sipil akan dapat tegerus berubah menjadi nuansa dan budaya militer.
‘’Yang kelima adalah, adanya fenomena itu kami menghimbau pemerintah, khususnya mendagri agar membatalkan rencana retret kepala daerah terpilih 2024. Selain untuk menghemat dana negara, juga agar budaya sipil yang dialogisnya tetap terjaga. Justru budaya dialogis, aspiratif , transparan dan anti korupsi inilah yang harus ditekankan,’’ tandas Ray Rangkuti.
Deretan TNI Aktif di Jabatan Sipil
Mayjen Novi Helmy Prasetya ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama antara TNI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penunjukkan itu dikritik banyak pihak. Salah satunya yakni oleh Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan.
Menurutnya, ini pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) yang telah dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kukuhnya pemerintah dalam menempatkan militer pada jabatan sipil meskipun melanggar ketentuan UU TNI, semakin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo, terutama dalam aspek memastikan TNI fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan, sebagaimana amanat Konstitusi dan UU TNI,” katanya dalam keterangan resminya, belum lama ini.
Penguatan militerisme pada ruang-ruang sipil di awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan watak dan substansi dwifungsi militer yang masih kental.
Sebab, kata dia, pemerintahan menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan, sehingga pelibatan militer dianggap menjadi manifestasi akselerasi pembangunan.
Paradigma ini, lanjut dia, memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu.
Berikut ini daftar TNI aktif yang menduduki jabatan sipil pada era Presiden Prabowo Subianto:
1) Mayor TNI Teddy Indra Wijaya
Ia dilantik sebagai Seskab oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Sebelumnya, ia adalah ajudan Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi.
2) Mayjen Maryono
Ia dilantik sebagai Irjen Kemenhub setelah sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI. Ia bertanggung jawab atas pengawasan internal, memastikan akuntabilitas, serta evaluasi program dan kebijakan di sektor transportasi nasional.
3) Laksamana Pertama lan Heriyawan
Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI, kini bertugas di Badan Penyelenggara Haji. Perannya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan operasional haji.
4) Mayjen Irham Waroihan
Sebelum ditunjuk sebagai Irjen Kementan, ia pernah menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat.
5) Mayjen Novi Helmy Prasetya
Kini ia menjabat sebagai Dirut Perum Bulog. Sebelumnya, ia adalah Panglima Kodam Iskandar Muda. Kini ia bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan beras pemerintah serta memastikan ketersediaan dan distribusi pangan nasional. (HMP)
