PEPS: demokrasi kian rusak di era 10 tahun kepemimpinan Jokowi

Daily News | Jakarta – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan menilai, demokrasi Indonesia semakin rusak selama dipimpin oleh Jokowi dalam kurun waktu 10 tahun.

“Sekarang malah semakin rusak. Tidak ada pemimpin Indonesia yang merusak demokrasi seperti pemimpin 10 tahun terakhir, ini dilakukan oleh Jokowi,” katanya saat diwawancara KBA News, di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 Januari 2025.

Ia menyebut, Jokowi secara telanjang berani melanggar Undang-Undang Dasar dan berani melanggar demokrasi dengan memanipulasi pemilihan umum. “Dengan memanipulasi pencalonan wakil presiden dan sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, setelah Jokowi tidak lagi jadi Presiden Indonesia, kini saatnya masyarakat bergotong royong memperjuangkan demokrasi sehat kembali.

Hal ini agar Indonesia bisa mencapai cita-citanya dan bisa membuat Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Masyarakat, kata dia, harus betul-betul mengontrol kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena demokrasi (di bawah kepemimpinan Jokowi) ini jelas sudah memiskinkan bangsa Indonesia. Itu akibat kita punya demokrasi terzolimi,” ujarnya.

Minta Penegak Hukum Bertindak

Anthony Budiawan juga mengomentari hasil Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Jokowi ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024

Menurutnya, penegak hukum di Indonesia tidak perlu takut dan tak boleh diam. Kata dia, penegak hukum harus menindaklanjuti hasil dari OCCRP tersebut. “Ini perlu ada sikap dari aparat penegak hukum. Selama ini masyarakat Indonesia sudah menyuarakan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi ini sangat manupulatif, sangat koruptif,” katanya.

Ia mengatakan, laporan dari OCCRP ini adalah konfirmasi dari dunia internasional bahwa Jokowi adalah pemimpin yang koruptif dan manipulatif. “Bahwa melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan segelintir kelompok pengusaha. Harus meminta aparat penegakan hukum untuk segera mengusut itu,” ujarnya. (DJP)