Daily News | Jakarta – Rakyat Indonesia saat ini menunggu realisasi pidato perdana Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024 kemarin. Prabowo diminta serius untuk membuktikannya.
Karena dalam pidato selama hampir satu jam yang disampaikan dengan berapi-api tersebut, Prabowo mengungkap berbagai komitmen dan janjinya seperti mewujudkan ketahanan energi, swasembada pangan, subsidi tepat sasaran, mencegah kebocoran anggaran hingga menyampaikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina.
“Tidak hanya sebatas retorikanya saja dan pencitraan saat pidato pertama pelantikan di DPR/MPR tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Rakyat Indonesia menunggu realisasi pidato itu dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo,” tegas mantan Sekjen Projo Guntur Siregar kepada KBA News Selasa, 22 Oktober 2024.
Untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran ini, dia juga mendorong dua calon presiden yang kalah pada Pilpres 2024 kemarin, Anies Baswedan-Ganjar Pranowo bersama PDIP untuk membangun aliansi menjadi oposisi.
Tokoh relawan Anies dan mantan aktivis GMNI yang dengan dekat PDIP ini menegaskan keberadaan oposisi ini penting agar pemerintahan yang tanpa kontrol seperti era Joko Widodo tidak terulang. Guntur menegaskan pemerintah yang tidak diawasi akan bekerja secara ugal-ugalan sehingga rakyat yang dirugikan seperti pengalaman pahit periode sebelumnya.
“Seharusnya PDI-P dan Ganjar sebagai capresnya yang kalah bersama Anies di Pilpres 2024 kemarin mau jadi penyeimbang kekuasaan Pemerintahan Prabowo. Biar demokrasi bisa tumbuh hidup di Indonesia,” ungkapnya.
“Jangan lakukan lagi kesalahan seperti di era rezim Jokowi. Nyaris DPR itu tidak berfungsi mengontrol kekuasaan Jokowi. Akhirnya Jokowi melakukan kesalahan fatal terhadap demokrasi dan ekonomi. Rakyat Indonesia yang menjadi korbannya,” tandas Guntur Siregar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anies dan Ganjar sama-sama sudah bertekad akan menjadi oposisi kalau kalah dalam Pilpres 2024. Sementara PDIP pun dipastikan akan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran mengingat tidak satu pun kader partai tersebut yang masuk kabinet. (HMP)
