Daily News | Jakarta – “Justru Indonesia semakin Gelap dan akan tambah gelap bila KPK dan MK hanya menjadi alat kepentingan Jokowi dan Keluarganya. Demikian juga hanya menjadi pertarungan kepentingan elit kekuasaan. Indonesia semakin gelap.”
Maka, pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada HUT ke-17 Partai tersebut di Sentul pekan lalu merupakan masaah serius dalam etika dan adab politik. Dalam kesempatan itu dia menyatakan bahwa dia dan Gibran bisa menang karena dukungan Jokowi. Ini adalah pengkhianatan terhadap Rakyat dan Konsitusi dan Reformasi.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi kepada KBA News, Rabu, 26 Februari 2025 menyoalkan pidato Prabowo itu. “Pidato yang mengakui secara terang benderang bahwa tanpa Jokowi dia akan kalah. Ini berarti agenda reformasi yang ingin kita tegakkan pada 1998 telah gagal total dan masuk tong sampah sejarah,” kata alumni ITB Bandung itu.
Dikatakannya, Reformasi 1998 menghendaki ditempatkannya kedudukan pejabat negara dalam kerangka demokrasi dan transparan. Karena itu dibentuklah lembaga tinggi negara yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tugas pokok mengadili sebuah ketentuan UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi.
Di samping itu, Reformasi juga menghendaki korupsi dan penyalahgunaan wewenang ditekan serendah mungkin. Karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pernyataan Prabowo di HUT Partainya itu menunjukkan semua cita-cita Reformasi itu bukan saja belum tercapai tetapi bisa dikatakan gagal total,” kata laki-laki kelahiran Ternate Maluku Utara itu.
Karena itu dia berpendapat sebaiknya KPK dan MK dibubarkan saja. “Mengapa perlu dibubarkan? Ini pertanyaan penting di tengah gagalnya KPK dan MK yang dibentuk untuk kepentingan Rakyat. MK dalam sidang perkara Gugatan Pilpres 2024 mengatakan tidak ada cawe-cawe Jokowi. Omongan Presiden Prabowo yang bilang dia terpilih karena Jokowi. Ini membuka tabir kebohongan MK,” tegasnya.
Dengan pernyataan Prabowo itu, membuka kebohongan MK dan pengkhianatan MK atas nilai etika, kejujuran dan integritas yang harus dijunjung tinggi okeh Hakim-Hakim MK. “Pernyataan MK itu dibantah sendiri oleh Prabowo yang menyatakan dia mendukung Jokowi karena kerjanya di akhir kekuasaannya memenangkan dia dan Gibran.
“Karena itu saya tekankan, diperlukan mosi tidak percaya terhadap MK dan Hakim-Hakimnya. Karena Presiden Prabowo telah membongkar dan membuka aib para hakim MK yang bilang Presiden Jokowi tidak cawe-cawe. Ternyata Prabowo bilang dukungan Jokowi begitu nyata atas kemenangannya itu. Cawe-cawe bukan?” tanyanya.
KPK Tidak Berguna
Demikian juga terhadap KPK. Semua laporan tentang kejahatan korupsi Jokowi, anak-anaknya, mantu dan kroninya tidak disentuh sama sekali. Ketika Sekjen PDIP Hasto Kristanto mendesak KPK agar bukan dia saja yang diperiksa tetapi juga Jokowi dan keluarganya, Pimpinan KPK meminta agar Hasto memberikan bukti adanya korupsi Jokowi.
“Ini kan lucu-lucuan yang tidak lucu. Ubaidillah Badrun sudah menyerahkan data lengkap tentang dugaan Gibran dan Kaesang menerima dana tidak sah dari Sinarmas Group tetapi KPK tidak bereaksi. Pernyataan Faisal Basri sebelum wafatnya yang membeberkan korupsi Bobby Nasution dan istrinya, anak Jokowi dalam korupsi nikel di Blok Medan, Maluku Utara datanya diperoleh Faisal dari KPK. Nyata sekali KPK tidak berkehendak untuk memeriksa Jokowi dan keluarga,” kata Muslim geram.
Ditambahkannya, Publik dapat menduga KPK memang telah menjadi bumper korupsi dan kejahatan KKN Jokowi dan Keluarganya. Bahkan OCCRP pun telah merilis tentang kejahatan Korupsi dan pelanggaran HAM Jokowi. KPK bahkan dijadikan alat politik, kriminalisasi dan sandera terhadap lawan politik Jokowi dan keluarga. Karena itu diperlukan Mosi Tidak Percaya atas penyimpangan KPK sebagai Insitusi Pemberantas Korupsi yang Independen.
Semua orang tahu bahwa Joko Widodo yang tidak punya andil Reformasi 1998 sedikit pun, malah menggunakan MK dan KPK untuk kepentingan politik dan ambisi kekuasaannya. Saatnya Mahasiswa dan Rakyat yang kepentingan tidak lagi diakomodir oleh MK dan KPK perlu berpikir ulang untuk mencabut mandat pembentukan kedua insitusi negara yang lahir dari Rahim Rakyat dan Mahasiswa itu.
“Justru Indonesia semakin Gelap dan akan tambah gelap bila KPK dan MK hanya menjadi alat kepentingan Jokowi dan Keluarganya. Demikian juga hanya menjadi pertarungan kepentingan elit kekuasaan. Tidak ada Opsi lain agar Indonesia kembali dari Kegelapan ke Cahaya Yang Terang: Bubarkan MK dan KPK,” demikian Muslim Arbi. (EJP)
Discussion about this post