Daily News | Jakarta – Sekitar 600 personel TNI AL akhirnya membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Pagar laut ini berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2. Pada awalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta agar pembongkaran pagar laut tersebut tidak dilakukan.
TNI AL dalam proses pembongkaran menemui berbagai kendala, seperti bambu yang sudah tertancap sedalam 1,5 hingga 2 meter selama berbulan-bulan. Kondisi tersebut membuat bambu sulit dicabut meski telah menggunakan tali dan perahu. Kendala lain yang dihadapi adalah cuaca buruk, seperti gelombang laut, yang memperlambat kerja tim.
Warga sekitar sangat mendukung langkah yang dilakukan TNI AL dalam membongkar pagar laut ini. Mereka berharap dengan pembongkaran ini, akses bagi nelayan kembali terbuka dengan lancar.
“Kami sangat berterima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang telah mencabut bambu yang ada di Kronjo. Kami warga juga siap mendukung langkah yang dilakukan TNI AL,” kata seorang warga dalam video singkat yang dikutip KBA News, Senin, 20 Januari 2025.
Tanggapan Anies Baswedan
Sementara itu, jauh sebelum isu PSN PIK-2 ramai diperbincangkan, Anies Baswedan telah menunjukkan sikap tegas dan jelas. Ini terlihat dari rekam jejak sikap dan tindakannya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017-2022.
Anies pernah menyinggung soal PSN yang menjadi titipan pihak-pihak tertentu jika penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan. Anies menjelaskan bahwa PSN secara substansi merupakan hal yang wajar dan baik bagi negara jika disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Namun, ia menilai PSN bisa menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tidak disusun dengan transparansi. “Rujukannya adalah Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan PSN. Itu yang harus dirujuk. Tapi jika itu tidak dilakukan dengan baik, PSN bisa jadi titipan pihak tertentu yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana prosesnya,” kata Anies dalam kanal YouTube MasyumiTV yang dikutip KBA News.
Menurut Anies, PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta sesuai dengan amanat konstitusi UUD Negara 1945. Anies juga sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar, yang mengarah pada kebijakan yang tidak berkeadilan.
“Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya katakan, PSN secara substansi baik-baik saja. Masalahnya sering muncul dalam penyusunannya,” ujar Anies.
PSN harus disusun secara transparan dengan melibatkan publik. Jika tidak, PSN rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. Anies menilai bahwa PSN sering kali digunakan sebagai jalur cepat untuk merealisasikan proyek pemerintah.
Anies menegaskan bahwa jika ada titipan dalam proyek tersebut, yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa program ini perlu diluruskan agar sesuai dengan arah konstitusi Indonesia. (AM)
Discussion about this post