Megapolitan

Kader dan simpatisan Partai Ummat akan turut aksi di depan gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pagi ini untuk menolak pengesahan revisi...

Media asing asal Inggris, The Economist, menyoroti keadaan darurat demokrasi di Indonesia yang disebut-sebut disebabkan oleh "Raja Jawa".

Senator DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kolik, mengaku khawatir bila revisi UU Pilkada yang kini telah dilakukan di Baleg...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan UU Pilkada yang menurunkan ketentuan ambang batas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada yang menurunkan ambang batas pencalonan

Aktor Reza Rahadian turut hadir pada aksi unjuk rasa Kawal Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta darurat Indonesia

Keputusan MK ño 60/PUU-XXII/2004 tentang ambang batas pencaloñañ kepala daeràh memberikan angin segar

Ahli Kebijakan Politik alumni FISIP UI Sudrajat Maslahat menegaskan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas persyaratan calon kepala daerah

Pengamat ekonomi politik senior Hasril Hasan menyatakan, demi mempertahankan kekuasaan dan peluang anak-anaknya, Presiden Jokowi melakukan ketidakkonsistenan sikap.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR