Daily News | Jakarta – Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan Pilgub Jakarta 2024. Banyak pihak menilai salah satu kunci kemenangan pasangan yang akrab disebut Pram-Doel ini adalah peran signifikan Anies Baswedan. Dukungan yang diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dianggap menjadi katalis utama peningkatan elektabilitas pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu.
Menurut Konsultan Hukum Surahman Suryatmaja, dukungan resmi Anies kepada Pram-Doel menjadi momen krusial yang mendongkrak popularitas mereka. Sebelum deklarasi dukungan, elektabilitas Pram-Doel berada di bawah pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam berbagai survei.
“Namun, setelah Anies memberikan dukungan, elektabilitas Pram-Doel melonjak drastis hingga diprediksi bisa menang dalam satu putaran. Itu membuktikan bahwa peran Anies sangat signifikan,” kata Surahman kepada KBA News, Minggu, 8 Desember 2024.
Namun, Surahman juga mengungkap peran parcok —fenomena polisi yang diduga berpihak— dalam memengaruhi peta kekuatan politik. Ia menyebut, meskipun tidak terlihat di semua wilayah, parcok memiliki pengaruh besar di daerah seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara, yang menjadi medan tempur strategis bagi para kandidat.
Menurutnya, fenomena parcok menjadi salah satu bentuk cawe-cawe politik pemerintah dalam mendukung kandidat tertentu. “Fenomena ini bukan hanya terlihat saat Pilkada, tetapi juga menjadi penunjang kemenangan Jokowi, bukan Prabowo, dalam Pilpres sebelumnya,” ungkap Surahman.
Advokat asal Purbalingga ini menduga pola yang sama akan terus digunakan pada Pilpres 2024, meskipun tidak selalu terekspos media. “Saya yakin parcok memainkan peran besar dalam menentukan hasil pemilu. Ini bukan hanya merugikan lawan politik, tetapi juga rakyat,” tambahnya.
Surahman menilai bahwa campur tangan institusi negara, khususnya kepolisian, dalam politik praktis adalah ancaman serius bagi demokrasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas lembaga negara untuk memastikan keadilan dan profesionalisme dalam pelaksanaan demokrasi.
“Kita tidak mungkin menghilangkan kepolisian. Namun, polisi harus independen dan netral. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi ini akan terus menurun,” ujarnya.
Dukungan Anies kepada Pram-Doel juga membuktikan bahwa sosoknya masih menjadi kekuatan besar dalam politik nasional. Surahman menilai, reformasi institusi negara, khususnya kepolisian, harus menjadi prioritas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi. (EJP)
