Daily News | Jakarta – Sejumlah media asing ramai-ramai mulai menelisik soal jet pribadi yang ditumpangi anak Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono.
Kaesang dan Erina berada di Amerika Serikat saat di Indonesia ramai demo peringatan darurat. Mereka diduga terbang ke sana memakai jet G650ER milik Garena Singapura.
Garena merupakan anak dari perusahaan Sea Group milik Forrest Li.
Media yang berbasis di Singapura, Straits Times (ST), berusaha menghubungi Sea Group untuk meminta konfirmasi lebih lanjut tetapi tak ada jawaban.
“Sea tak memberi respons ke Straits Times soal permintaan informasi lebih jauh,” demikian laporan ST.
Pernyataan ST dalam menghubungi Sea Group tertuang dalam artikel berjudul “Anak bungsu Jokowi gagal maju Pilkada November, tuai kecaman gegara ke AS saat ada demo,” yang rilis pada Senin (26/8).
Straits Times juga merilis artikel berbeda yang menyoroti fasilitas jet ke Kaesang mengarah ke gratifikasi.
“KPK berencana periksa anak Jokowi soal tur pakai jet pribadi yang picu marah publik,” demikian laporan ST.
Media yang berbasis di Malaysia The Star, media di Arab Saudi Arab News, dan media Amerika Serikat US News juga merilis laporan serupa
Media-media itu mencantumkan pernyataan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata.
Alex mengatakan masyarakat ingin tahu apakah fasilitas yang digunakan Kaesang ada hubungannya dengan orang tuanya, sebagai pejabat negara dalam hal ini presiden. Ini bisa mengarah ke gratifikasi.
“Jika fasilitas tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan orang tuanya, itu harus dilaporkan sebagai bentuk penerimaan hadiah yang tidak pantas,” kata Alex.
Dia lalu berujar, “Jika tidak, tidak masalah.”
Jet G650ER menjadi sorotan setelah demo peringatan darurat menggema di banyak wilayah di Indonesia. Di Jakarta, para pedemo menggeruduk kantor DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat.
Demo tersebut merupakan bagian dari gerakan “peringatan darurat” yang viral di media sosial. Gerakan ini menjalar setelah DRP nyaris menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan Pilkada 2024.
Manuver DPR disebut-sebut untuk memuluskan jalan Kaesang yang digadang-gadang ikut maju di Pilkada tahun ini telah gagal. (HMP)?
Discussion about this post