Daily News | Jakarta – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. M. Wil Jandra, M.Ag., sepakat bahwa organisasi masyarakat (ormas) bentukan Anies Baswedan sebaiknya tidak hanya mengusung program nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal.
Menurutnya, karakteristik setiap daerah berbeda meski berada dalam satu wilayah NKRI. “Yogyakarta tentu berbeda dengan Papua, dan lainnya. Program kegiatan ormas Anies perlu menggunakan pendekatan kearifan lokal masing-masing daerah,” ujarnya saat dihubungi oleh KBA News, Minggu, 17 November 2024.
Prof. Jandra menjelaskan bahwa Anies Baswedan sebenarnya telah menunjukkan kerja konkret di tingkat daerah secara nasional, salah satunya melalui program Indonesia Mengajar. Untuk Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, ia menilai program dan kegiatan ormas ini perlu berfokus pada dua aspek tersebut.
“Pendidikan yang dimaksud tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk hati yang cerdas, menjadikan masyarakat lebih berakhlak. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang seimbang secara intelektual dan moral,” jelasnya.
Pembangunan yang Berbasis Kearifan Lokal
Lebih lanjut, Prof. Jandra menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan berlaku di semua wilayah: menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban. Namun, pelaksanaannya harus menyesuaikan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah.
“Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang merata, mencakup aspek fisik dan mental. Selama ini, pembangunan lebih banyak berfokus pada fisik, sementara mental masyarakat sering diabaikan. Akibatnya, terjadi kerusakan mental yang berujung pada perpecahan, seperti iri, dengki, dan kesenjangan,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi prioritas perbaikan. Ia juga memuji langkah konkret Anies Baswedan dalam mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan yang telah dilakukan melalui berbagai program. “Itu perlu digaungkan lagi lewat ormas bentukannya,” tegasnya.
Langkah Nyata: Mengatasi Kesenjangan di Daerah
Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta ini menambahkan, salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah sulitnya kelompok lemah dan dhuafa untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.
“Masalah utama adalah semua orang ingin mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, tetapi sering kali pemerintah tidak menyediakan akses tersebut. Bahkan, aturan yang berbelit dan pajak yang membebani semakin memperumit upaya masyarakat untuk mencapai tujuan mereka,” kata Prof. Jandra.
Ia menilai program yang berpihak kepada masyarakat lemah dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan, baik dalam pendidikan maupun kesejahteraan. Dengan demikian, langkah konkret yang dilakukan oleh Anies Baswedan menunjukkan komitmen untuk menciptakan kesetaraan yang lebih baik di seluruh wilayah. (EJP)
